Toko Online Termurah dan TerpercayaPSBB( Pembatasan Sosial Bersekala Besar)Murahbanget.id
  • Status Order
  • Tlp: 082238171819
  • SMS/WA: 082238171819
  • admin@murahbanget.org

PSBB( Pembatasan Sosial Bersekala Besar)

10 April 2020 - Kategori Blog

Alasan Pemerintah Menerapkan PSBB

Masyarakat Tak Disiplin Jaga Jarak”

 

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengeluarkan pedoman bagi kepala daerah yang ingin melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Pedoman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
Adapun wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah yang jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit Covid-19, menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah serta ada kaitan epidemologis dgn kejadian serupa di wilayah/negara lain.

Penetapan PSBB dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pada permohonan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota). Dalam pengajuannya harus disertai data:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal

2. Serta informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk sekolah dan tempat kerja diliburkan. Namun, ada pengecualian bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemerintah menganggap banyak masyarakat tak patuh jaga jarak menghindari penularan Covid-19

Pemerintah membeberkan alasan utama memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi Virus Corona Covid-19. Mereka beralasan jaga jarak fisik (physical distancing) yang selama ini dilakukan tidak efektif di tengah masyarakat.

Juru bicara penanganan nasional Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan masih banyak orang yang tak menjalankan kebijakan tersebut. Ini yang menyebabkan kasus positif corona di Indonesia mencapai 2.956 orang saat ini.

“Kami masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan (pembatasan fisik) ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (8/8).

Atas dasar itu, pemerintah memperkuat kebijakan pembatasan fisik bagi masyarakat dengan menerapkan PSBB di daerah. Yurianto mengatakan, PSBB tak bisa dimaknai melarang, namun hanya membatasi masyarakat beraktivitas.

“Karena kita sama-sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri,” kata dia.

Dia lantas meminta agar masyarakat dapat mematuhi penerapan PSBB. Sejauh ini, pembatasan baru akan diterapkan di Jakarta mulai hari Jumat (8/4) hingga dua pekan mendatang.

Penetapan penerapan PSBB di Jakarta sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tertanggal 7 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hampir seluruh aktivitas masyarakat akan dibatasi, kecuali delapan sektor.

Delapan sektor tersebut, antara lain kesehatan, pangan, energi, komunkasi baik jasa sampai media komunikasi, sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, logistik distribusi barang dan kebutuhan keseharian ritel, seperti warung toko kelontong dan industri strategis lainnya.

Bagi masyarakat yang terdampak, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan sembako dan kebutuhan pangan yang akan didistribusikan mulai Kamis (9/4) . “Kami menyediakan bantuan bersama jajaran TNI dan Polri akan mulai distribusi sembako sejak kamis di kawasan-kawasan padat penduduk,” kata Anies.

Berikut lima hal penting yang patut diketahui dari PSBB(DKI Jakarta)
1. Berlaku 14 Hari Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB akan berlaku selama 14 hari sejak disetujui oleh Menkes. Berdasarkan pernyataan Gubernur Anies yang menyebut PSBB mulai diterapkan pada Jumat (10/4/2020), maka pembatasan akan berlangsung hingga 24 April 2020. Namun, penerapan PSBB masih bisa diperpanjang bila ditemukan penurunan pandemik virus corona belum signifikan.

2. Pembatasan transportasi Transportasi penumpang, baik umum maupun pribadi mendapat sorotan tersendiri pada PSBB dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang. Secara detail, pada transportasi umum di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional dan jumlah penumpang hingga 50 persen. Jam operasional transportasi umum menjadi pukul 06.00-18.00 WIB.

Kemudian, untuk layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online atau ojol), hanya diperbolehkan mengangkut barang saja selama PSBB. Maka, sepeda motor diimbau tidak untuk penumpang atau satu motor hanya terdiri dari satu orang. Hal ini juga berlaku untuk transportasi pribadi. Sementara pada kendaraan roda empat, tidak boleh lagi mengangkut lima sampai tujuh penumpang, tergantung pada jenis mobilnya (tidak boleh diisi kapasitas penuh).

3. Tidak ada penutupan jalan Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan jalan saat PSBB berlangsung di DKI Jakarta, begitu pula akses keluar masuknya. “Sejauh ini, pembatasan moda transportasi adalah tidak ada penutupan dan pengalihan arus jalan baik akses masuk maupun keluar Jakarta,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Hal serupa dinyatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi pada kesempatan terpisah. Menurutnya, menjaga jarak dengan pembatasan kapasitas di kendaraan merupakan pilihan terbaik.

4. Tidak ada Tilang Bagi Pelanggar PSBB Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tetap menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2020 selama penerapan PSBB di DKI Jakarta. Operasi dilaksanakan hingga 19 April 2020. Penertiban ini bertujuan untuk menghindari perkumpulan orang dalam upaya mencegah kemungkinan penyebaran virus corona alias Covid-19 semakin meluas dan tertib berlalu lintas. Namun, pada operasi yang menyasar pangkalan ojek online, ojek pangkalan, terminal, pangkalan taksi, dan sejenisnya ini, kepolisian tidak melakukan penindakkan hukum.

5. Pengiriman Logistik Berjalan Normal Kendaraan niaga masih tetap beroperasi selama PSBB, terutama khusus di bidang logistik atau angkutan barang. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa mendapat pasokkan kebutuhan sehari-hari secara normal.

UA-157512802-1